UN di salah satu SMK Negeri di Medan beberapa waktu lalu. Sekolah ini harus tetap menggelar UN dengan naskah lantaran keterbatasan sarana dan prasarana
UN di salah satu SMK Negeri di Medan beberapa waktu lalu. Sekolah ini harus tetap menggelar UN dengan naskah lantaran keterbatasan sarana dan prasarana
UN di salah satu SMK Negeri di Medan beberapa waktu lalu. Sekolah ini harus tetap menggelar UN dengan naskah lantaran keterbatasan sarana dan prasarana

MEDAN – Kurangnya sarana dan prasarana menjadi kambing hitam lantaran minimnya jumlah penyelenggara computer based test (CBT) di Sumut. Padahal, CBT atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ini, sudah digaungkan sejak 2014.
Ketua UN 2016 Disdik Sumut, Yuniar mengungkapkan tahun ini secara keseluruhan di Sumut, baru ada 108 SMK/SMA yang akan menggelar UNBK. Sekolah-sekolah tersebut dinyatakan layak menggelar UNBK setelah melalui proses penilaian oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, ada 14 SMP penyelenggara UNBK di Sumut dengan jumlah 1.886 siswa.

“Belum semua sekolah menyelenggarakan UNBK karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung,” ujarnya.

Kota Medan sebagai ibukota Sumut pun masih tertinggal dalam penyelenggaraan UNBK ini. Berdasarkan data Disdik Sumut, hanya dua SMP penyelenggara UNBK di Medan. Yakni SMP Swasta Singapore Indonesia School dan SMP Medan Independent School. Sedangkan tak satupun SMP negeri yang menjadi penyelenggara.

Kepala Seksi Kurikulum SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, Zulhanif membenarkan masih banyaknya sekolah, khususnya SMK yang belum menjadi penyelenggara UNBK 2016. Dikota Medan, SMK yang berpartisipasi yakni SMK tersebut adalah SMKN 2, SMKN 9, SMKN 10, SMKN 12, SMK Swasta Multi Karya, SMK Swasta Panca Budi 1, SMK Swasta Dwi Warna, SMK Swasta Teladan, SMK Swasta Panca Budi 2, SMK Swasta Sandhy Putra 2, SMK Swasta Telkom Sandhy Putra, SMK Swasta Tritech Informatika, dan SMK Negeri Binaan Pemprov Sumut. Sedangkan SMA yang berpartisipasi SMAN 1 Medan dan SMP Prime One School.

“Kalau dilihat, masih banyak sekolah yang mampu sebagai penyelenggara. Namun sepertinya, sekolah belum percaya dengan kemampuan siswa dalam mengikuti ujian berbasis komputer ini,” ujarnya.

Ketua UN Kota Medan, Masrul Badri juga membenarkan minimnya jumlah penyelenggara UNBK di kota Medan. Untuk SMA/SMK, menurutnya, sarana dan prasarana masih banyak yang belum lengkap. Padahal siswa dan sekolah sudah ada yang mampu. Lalu untuk SMP, peralatan, SDM (sumber daya manusia) dan siswanya memang belum siap.

“Beda dengan SMA, siswa SMA lebih dewasa untuk menyikapi ujian ini. Siswa SMP harus dipersiapkan dahulu secara matang,” kata dia.

Karena itu, sambungnya, belum satupun SMP di Medan berani untuk melaksanakan UNBK. Namun Disdik kota Medan terus mendorong setiap sekolah untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan UNBK.

“Kita sudah ajukan sekolah untuk diverifikasi pusat (Kemendikbud). Agar tahun 2017, ada sekolah negeri di Medan penyelenggara UNBK. Kalau bisa semua pelaksana, itu lebih mantap,” jelasnya.

Terkait masih minimnya penyelenggara UNBK, Walikota Medan, Dzulmi Eldin berharap tahun 2016, sekolah penyelenggara UNBK akan bertambah. Nantinya, akan disusun sekolah-sekolah prioritas yang memiliki sarana dan prasarana penunjang.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menganggarkan dana untuk sekolah dalam pemenuhan komputer ini,” ucapnya usai meninjau UNBK SMAN 1 Medan.

Sementara Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menuturkan pemerintah mendorong semua sekolah agar menjadi penyelenggara CBT. Karena ujian berbasis komputer ini, tingkat kejujurannya paling tinggi.

“Siswa harus didorong berlaku jujur. Dan tingkat kejujuran dengan CBT itu paling tinggi. Sehingga pemikiran soal-soal bisa dijual bisa dihindari, sehingga spekulasi bisa diatasi,” tuturnya.

Sofyan Tan menyayangkan, kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia belum mampu memaksimalkan penyelenggara CBT. Padahal Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Surabaya, sekolah penyelenggara CBT sudah cukup tinggi. Bahkan Surabaya sudah 100% UN berbasis komputer.

“Kita baru 99 sekolah di Sumut sebagai pelaksana, dan 39 sekolahnya ada di Medan. Padahal ada lebih dari 400 sekolah penyelenggara UN di Sumut,” ucapnya.

Untuk itu, diharapkan Walikota Medan segera memilih kepala dinas pendidikan yang betul-betul memiliki latar belakang pengelolaan pendidikan yang baik. Sehingga bisa bekerjasama dengan Komisi X DPR RI untuk mendorong pemerintah pusat dalam memberikan perhatian dalam bentuk bantuan komputer atau TIK (teknologi informasi dan komunikasi) ke daerah.

Dituturkan Sofyan Tan, UN sekarang ini bukan lagi penentu kelulusan siswa. Tetapi jika tingkat kejujuran pelaksanaan UN tinggi, maka kesempatan siswa didik untuk bisa diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) semakin tinggi. Lantaran, untuk bisa diterima di PTN, tidak tergantung prestasi anak di sekolah saja, tapi tingkat kejujuran sekolah.

“UN berbasis komputer ini, juga digunakan sebagai evaluasi. Jika ada kekurangan bidang studi tertentu, bisa dilakukan pemetaan. Pemerintah daerah pun bisa menentukan daerah mana yang proses belajar mengajar bidang studinya perlu diganti atau ditingkatkan,” urainya.
Pengamat pendidikan Syaiful Sagala mengungkapkan, seharusnya peserta UNBK di Sumut tidak seminim seperti saat ini. Sekolah-sekolah terkenal dan favorit seperti SMA Harahap, SMA Syafiatul Amaliyah, SMA Imanuel, dan SMA Budi Murni, sebenarnya sudah layak sebagai penyelenggara UNBK.

“Dan ini tanggung jawab Disdik Medan untuk melakukan pembinaan dan penguatan agar sekolah mampu menjadi penyelenggara. Sehingga pemetaan sekolah bisa segera terlaksana,” tutur dia.

Kepada sekolah, imbuhnya, juga harus dilakukan pembinaan terkait pelaksanaan UNBK kepada siswa sejak anak didik naik kelas. Sehingga saat waktunya tiba, siswa mampu menjawab soal dengan yakin.

Dia berharap, pada pelaksanaan UN 2017 nanti, sekitar 50% sampai 60% sekolah sudah menjadi penyelenggara UNBK. (bm2)