MEDAN (suaramahardika):
Pihak sekolah SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan telah menaikkan jumlah uang partisipasi bulanan yang wajib dibayar oleh setiap siswa dan siswinya setiap bulan.
Kenaikan uang partisipasi bulanan ini dinilai banyak memberatkan para siswa/siswi dan para orangtua murid yang berada di level ekonomi lemah. Tidak hanya itu, kenaikan ini juga dianggap tidak layak oleh para siswa/i dikarenakan fasilitas yang kurang sesuai dengan jumlah kenaikan uang partisipasi bulanan tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh siswa kelas XII (duabelas) jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan yang berinisial DP (17). Ia menilai jikalau masih banyak fasilitas dan sarana yang belum memadai dan tidak sesuai dengan jumlah uang partisipasi yang harus mereka bayar setiap bulannya.
” Sekarang ini yang jurusan kami TKJ dan RPL yang tadinya uang partisipasi bulanannya Rp150.000 -, sekarang naik jadi Rp200.000 -,. Ini jelas terasa memberatkan kami. Gak semua dari kami anak orang kaya. Kami hanya mau belajar seperti program yang dicanangkan pemerintah yaitu wajib belajar dua belas tahun dan itu seharusnya pun juga gratis. Karena mulai bulan Juni tahun lalu (2015) Presiden kita Pak Jokowi sudah menyatakan itu secara resmi ” Pungkasnya.
Ia juga mengatakan fasilitas di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan belum sesuai dengan jumlah uang partisipasi yang harus dibayarkan setiap bulannya. Seperti contohnya toilet yang masih kurang layak, kurang memadainya lahan parkir di areal sekolah.
” Kami TKJ dan RPL ini uang partisipasi bulanannya paling mahal diantara semua jurusan. Tapi ini gak sesuai dengan apa yang kami rasakan. Di laboratorium kami aja banyak komputer yang sudah gak layak pakai tapi pihak sekolah gak ada menanggulanginya. Ruang kelas teori kami pun gak semuanya ada kipas, jangankan AC (Air Conditioner) kipas aja gak semua kelas ada. Untuk menikmati koneksi WiFi pun kami harus beli lagi dengan uang jajan kami. Yang jelas aku merasa apa yang kami bayar belum sesuai dengan apa yang kami terima ” Tambahnya.
Di lain sisi seorang siswa kelas XII (duabelas) jurusan Rekayasa Perangkat Lunak berinisial MI (17)menyatakan seharusnya sekolah negeri tidak ada dipungut biaya.
” Setau aku dari aku SMP dulu, kebetulan aku juga SMP dulu di sekolah negeri itu tidak dipungut biaya alias gratis. Makanya aku terkejut juga dulu saat masuk kemari kok ada uang bulanannya, namanya pun aneh juga bukan uang SPP seperti kebanyakan sekolah melainkan uang partisipasi, yang namanya partisipasi kan seharusnya seikhlasnya tapi ini dipatokkan harganya. ” Ujarnya.
” Pihak sekolah juga pernah bilang kalau uang partisipasi ini untuk menggaji para guru honorer. Okelah gak masalah, tapi ini tiba – tiba naik lagi. Ini aku agak keberatan. Karena bayangkan di sekolah negeri yang dinaungi pemerintah tapi tiap bulan dua ratus ribu juga keluar. Tau gitu bagus masuk swasta aja aku dulu ” Tutupnya dengan raut wajah penuh kekecewaan.(cr-1)
