oleh Dr Aswan Jaya

Ucapan selamat kembali mengalir untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 01 Ir H Joko Widodo dan Prof DR KH Ma’ruf Amin setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan menolak seluruhnya atas gugatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dengan demikian hasil rakapitulasi suara KPU RI yang diumumkan pada tanggal 21 Mei lalu telah memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk dijadikan sebuah ketetapan tentang Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024.

Selanjutnya tugas berat telah menanti Paslon terpilih untuk menyelesaikan berbagai masalah dilima tahun kedepan. Tugas teramat berat justru ada dipundak Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.

Dalam banyak kesempatan, KH Ma’ruf Amin berulang kali menyampaikan bahwa saat beliau menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Ir H Joko Widodo akan fokus mengerjakan dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat ideologis kebangsaan. Salah satunya adalah ideologi radikal yang sedang menjangkiti sebagian kecil umat Islam di Indonesia. Tetapi sudah sangat menggangu kebersamaan dan kerukunan beragama di Indonesia.

Penyelesaian tugas ini bertujuan untuk menghantarkan generasi milenial memimpin bangsa di periode 2024 dan seterusnya tanpa lagi diganggu oleh paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita NKRI. Sehingga bangsa Indonesia dapat terbang tinggi menuju bangsa yang besar, makmur, adil dan berprestasi diberbagai even internasional.

DERADIKALISASI

Ideologi radikal yang dimaksud sebagai salah satu pokok masalah bangsa adalah tercermin dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti terorisme, mengusung ide sistem khilafah untuk Indonesia dan sikap ekslusif yang mengklaim kebenaran tunggal dalam ber-Islam.

Sungguh, sebuah tugas yang teramat berat. Sebab kelompok radikal ini telah lama terkonsolidasi dan sudah masuk terlalu dalam disetiap sendi masyarakat dan terkhusus sudah masuk ke lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

Hal-hal yang meringankan dalam tugas ini adalah sepanjang masa kampanye pada Pilpres kelompok-kelompok radikal ini muncul secara vulgar sehingga telah teridentifikasi siapa, dimana dan perannya masing-masing.Bahkan proses Pilpres juga membuka lebar siapa saja yang terpapar radikalisme di lembaga-lembaga pemerintah.

Di lembaga-lembaga pemerintah, sebenarnya hanya dibutuhkan kemauan dan keberanian pemerintah pusat untuk melakukan proses deradikalisasi pimpinan lembaga secara berjenjang, dari atas hingga bawah. Langkah ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat karena pejabat-pejabat yang terpapar paham radikalisme telah teridentifikasi, baik melalui perilaku maupun jejaring media sosial yang dimilikinya.

Proses deradikalisasi yang berat dan rumit adalah anggota masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah harus melibatkan organisasi dan lembaga masyarakat yang moderat, pemuka agama yang moderat, para intelektual yang moderat dan anggota masyarakat lainnya yang mencintai Indonesia sebagai sebuah negara yang rukun dan damai.

Perlu juga di sadari bahwa paham radikalisme ini sedang terkonsolidasi sangat baik sepanjang Pilpres dan masih menyimpan kekecewaan yang sangat besar karena terus-menerus kalah (pemilihan, penghitungan dan pengadilan). Walaupun lambat laun akan mereda dan “menerima” fakta politik yang ada.

Tetapi tidak lantas dinilai mereka “tidur”, tidak, mereka terus melakukan konsolidasi dan menyebarkan paham radikalisme ini diberbagai kesempatan seperti majelis taklim, masjid-masjid, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah di bawah “komando” Wakil Presiden RI mulai bergerak cepat mengkonsolidasikan pengurus-pengurus masjid dan pelaksana majelis taklim, institusi terkait disektor pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, untuk terlibat aktif dalam proses deradikalisasi ini.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Proses pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk pengurus masjid dan pemuka agama Islam menjadi salah satu program penting sebagai dasar proses deradikalisasi.Pelatihan dan pendidikan ini merupakan media pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat seperti apa dan mengapa paham radikalisme itu harus dihentikan. Karena banyak pengurus masjid dan pelaksana majelis taklim tidak mengetahui dan tanpa sadar sudah terpapar paham radikalisme.

Pelatihan dan pendidikan juga harus menyentuh kepada tenaga pendidik baik tingkat dasar maupun tingkat perguruan tinggi.

Apakah proses deradikalisasi ini akan ada penolakan ? Pasti, mereka yang telah nyaman dan menguasai beberapa masjid, majelis taklim dan sekolah-sekolah dalam propaganda menyebarkan paham radikalisme akan sangat keras menolaknya. Sama kerasnya saat kementrian Agama menerbitkan sertifikat untuk para mubaligh.

Itulah mengapa tugas ini disebut berat bahkan sangat berat kerena akan berhadapan langsung dengan kelompok yang selama ini juga sudah mengibarkan bendera permusuhan kepada bangsa ini.

Proses deradikalisasi ini juga bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir secara aktif dalam berbagai persoalan anak bangsa.(Penulis adalah Direktur Institut Aswaja ; Konsultan Komunikasi dan Riset)