MEDAN (suaramahardika.co.id): Penegakan hukum Pemilu menjadi indikator penting kualitas demokrasi berdasarkan hukum. Namun beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu seperti di antaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran.

Penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) dibentuk guna memperlancar proses penanganan pidana Pemilu mengingat waktu penanganan perkara terbilang singkat.

Sehingga beberapa kesulitan dalam penanganannya akibat masih ada norma pidana dan aturan teknis yang rumusannya menimbulkan perbedaan pendapat dalam forum pembahasan di Sentra Gakkumdu. Hal itu disampaikan Koordinator Gakumdu Pusat, Ratna Dewi Pettalolo saat membuka Rakor Gakumdu Provinsi Sumut di Adi Mulia Hotel Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (3/9/2019) malam.

Rakor yang digelar selama 3 hari mulai 3 – 5 September 2019 yang dalam pembukaannya turut dihadiri Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan, para Komisioner Bawaslu Sumut, Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin, Kapolda Sumut diwakili Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Andi Ryan, Gubernur Sumut diwakili Kabiro Hukum, Andi Faisal, para Gakumdu Kab/kota se- Sumut serta penggiat Pemantau Pemilu.

Ratna Dewi Pettalolo juga mengatakan Rakor Sentra Gakumdu Sumut ini sebagai upaya untuk menyatukan terjadinya persepsi dan pemahaman diantara 3 unsur yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan terhadap penegakan hukum Pemilu. Kesinergitasan di antara 3 unsur yang ada di dalam Gakumdu ke depannya harus menjadi kekuatan. Oleh karena itu, Rakor Gakumdu Sumut yang dilakukan sebagai evaluasi dan intropeksi terhadap berbagai persoalan yang terjadi selama ini dengan duduk bersama untuk membicarakannya.

“Melalui forum evaluasi ini diharapkan muncul ide dan konsep ideal terkait penanganan pelanggaran Pemilu untuk menghadapi Pilkada akan datang,” ujarnya sembari mengingatkan, ada tantangan besar dalam menyambut gelaran Pilkada 2020.

Dirinya menunjuk, ada perpindahan rujukan penindakan pelanggaran dari UU Nomor 7 Tahun 2017 ke UU Nomor 10 Tahun 2016. Dimana undang-undang ini perlu dilakukan revisi.Sambil menyampaikan, desain yang dilakukan adalah pencegahan, awasi dan penindakan, ada 317 putusan pidana Pemilu secara nasional, angka ini cukup tinggi dibanding Pemilu 2014.

Wilayah Pulau Sumatera yang paling tinggi di Sumatera Barat (Sumbar) ada 17 putusan, Riau 16 putusan dan Sumut 15 putusan. Diharapkan Pemilu 2020 ada pengurangan. ” Pada Pemilu yang baru lalu ditemuan sebanyak 2.724 laporan pengaduan. Lanjut ke kepenyidikan 582 kasus (62 persen) yang berhenti di pembahasan dua. Angka ini cukup tinggi berhenti di pembahasan keterpenuhan unsur-unsur pidana, ” terangnya sambil menambahkan sementara yang bisa lanjut 582 kasus. Dari jumlah kasus ini berhenti ditahap penyidikan 132, sehingga 17 persen yang bisa lanjut ke tahap penyidikan, sedangkan sampai pada putusan Pengadilan Negeri 9 persen.

“Hal ini sebagai evaluasi untuk menangani pelanggaran lebih baik pada masa mendatang, sehingga memunculkan kepercayaan,”ujarnya. Sementara itu Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan dalam kata sambutannya sangat mengapresiasi semua pihak terutama Sentra Gakumdu Sumut. Pada Pemilu 2019 dikarenakan ada perubahan regulasi sehingga mendapat semacam energi tambahan untuk melakukan penindakan hukum pada Pemilu 2019. “Untuk Sumut ada 1 kasus yang sudah putus dan inkrah ditangani Gakumdu Sumatera Utara. Untuk Sentra Kabupaten/kota ada 14 kasus yang sudah putus dan inkrah dilaksanakan. Ini prestasi yang luar biasa, meski jauh dari harapan publik untuk mendapatkan keadilan, tapi inilah yang bisa dilakukan, ”ujarnya mengakhiri.sm-04