Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang adil bagi masyarakat, terutama dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan yakni kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Oleh karenanya, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) menjadi prioritas yang harus diintegrasikan dalam segala lini pembangunan.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah memiliki komitmen dan kepedulian yang kuat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Berbagai program dan aktivitas rutin diselenggarakan untuk mendukung perwujudan Provinsi Sumut sebagai Provinsi layak anak dan peduli perempuan.

Program rutin yang senantiasa digelar Gubernur adalah bertemu dengan anak-anak marjinal. Setidaknya dalam dua bulan sekali, Edy bertemu dengan mereka di rumah dinas. Terhitung dalam setahun terakhir kegiatan ini telah terlaksana sebanyak tiga kali, melibatkan ratusan anak dari berbagai daerah dan latar belakang.

Gubsu Edy Rahmayadi bersama anak -anak dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan,kreativitas dan budaya yang digelar pada 28 Juli 2019, di Rumah Dinas Gubsu

 

Dalam kesempatan bertemu dengan anak-anak marjinal tersebut, Gubernur senantiasa memberikan nasehat agar mereka selalu mengingat Tuhan dalam hidupnya. “Anak-anak ku semua, dalam hidup ini yang utama kita harus bisa mengaji, agar bisa mempelajari petunjuk Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Kedua kalian harus giat belajar, tanpa belajar nanti kalian tidak akan bisa pintar,” ujar Edy sembari mengajak puluhan anak-anak itu bermain dan bernyanyi.

 

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumut Nawal Edy Rahmayadi mengaku selalu senang melihat kegembiraan anak-anak tersebut.  “Hari ini acaranya membuat anak-anak gembira. Nanti bergantian bermain di rumah dinas, sehingga anak-anak tahu ini loh rumah Gubernurnya. Di mana rumah Gubernur adalah rumah rakyat, jangan sampai mereka tidak pernah melihat ini. Untuk itu, biarkan mereka bermain di sini dan makan di sini,” ujar Nawal.

 

Demi mewujudkan Provinsi yang ramah anak, Pemprov Sumut juga meningkatkan penyediaan fasilitas pengembangan anak, di antaranya Pusat Kreativitas Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Forum Anak Daerah.

 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Sumut Tahun 2019 di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Senin (18/11/2019)

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sabrina dalam kegiatan Pembukaan Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA), di Ruang Rapat FL Tobing, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (11/7/2019) menyebutkan, SRA ini merupakan satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin, menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari kekeasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

 

Selain itu, SRA ini juga mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

 

Dalam konteks pendidikan kata Sabrina, perlu dipertegas lagi, bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya. “Sehingga setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus,” ujar Sabrina.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina menghadiri dan menjadi narasumber dalam acara Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Ballroom Lee Polonia Hotel, Jalan Sudirman Medan, Selasa (6/8/2019).

Komitmen untuk mewujudkan Sumut sebagai Provinsi yang layak anak juga langsung dicanangkan Gububernur dengan melakukan MoU bersama 33 Bupati dan Wali Kota se Sumut. Dalam kesempatan itu, Edy mengajak seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengimplementasikan MoU tersebut, sebagai bukti bahwa Sumut benar-benar sayang dengan anak.

 

 

“Makanya Saya minta ini seluruh Bupati/Walikota agar kita benar mengimplementasikannya, bukti kita sayang sama anak. Apa yang bisa kita buat untuk anak kita, ruang bermain, taman hijau yang luas dan lainnya. Saya ingin kita menjadi orang tua yang benar,” terang Edy.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Nurlela mengatakan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak, pihaknya berupaya untuk mengintegrasikan proram dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya.

 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sambut kepulangan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah bersama Tim World Scholars Cup, Tournament of Champion (TOC) yang diselenggarakan di Yale University, New Heaven – Connecticut, Amerika Serikat di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Senin (18/11/2019) malam.

“Kita melakukan sinergitas bersama Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM dan lainnya. Misalnya bagaimana upaya meningkatkan perekonomian perempuan, kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM, sehingga perempuan bisa berdaya secara ekonomi. Bagaimana permasalahan anak yang terlantar agar mendapatkan pendidikan, kita akan bersinergi dengan Dinas Pendidikan,” terang Nurlela.

 

Hal ini dilakukan pihaknya mengingat Dinas PPPA tidak bisa berjalan sendiri. Terutama dalam menangani permasalahan perempuan dan perlindungan anak. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Forum yang sudah beranggotakan sekitar 80-an lembaga masyarakat di Sumut ini diharapkan dapat membangun sinergi bersama Dinas PPPA untuk percepatan pembangunan yang adil dan ramah anak.

 

“Jadi dalam PUSPA ini ada lembaga masyarakat yang konsern dengan perempuan, maupun lembaga yang konsern dengan permasalahan anak, ada dari media, juga dunia usaha dan lainnya. Di sinilah kita bersinergi bersama,” ujar Nurlela, yang menargetkan akan segera mewujudkan seluruh  kabupaten/kota di Sumut menjadi kabupaten/kota yang ramah anak. Hingga saat ini masih sekitar 14 kabupaten/kota yang masuk daftar Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

 

Selain itu, melalui sinergisme bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) RI, Edy-Ijeck juga telah menyalurkan fasilitas Sarana dan Prasarana Ruang Laktasi di tempat-tempat publik seperti Pelabuhan Belawan, Terminal Kabanjahe, Pasar Petisah. Pemprov Sumut juga telah menyalurkan Mobil Perlindungan (Molin) Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Tebingtinggi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengunjungi dan menjenguk Meimeris, TKW asal Tapanuli Tengah yang sempat sakit dan terlantar di Penang Malaysia dan kini dirawat di Rumah Sakit Haji Medan, Kamis (29/8/2019). Sebelumnya Meimeris berhasil dibawa pulang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (28/8/2019) lalu.

Pemprov Sumut juga berupaya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara penegak hukum.

 

Respons cepat juga turut dilakukan terhadap kasus TKI asal Sumut yang bermasalah di luar negeri. Seperti kasus kasus TKI asal Sumut, bernama Meimeris Tumanggor, yang terlantar di Penang, Malaysia. Sempat bekerja 3 tahun di satu sekolah di Bukit Martajam, Penang, tanpa diberi gaji dan ketika jatuh sakit ditinggalkan majikannya di halaman depan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang.

 

Namun karena tidak punya paspor dan takut ditahan serta dipulangkan, Meimeris tidak berani masuk KJRI, dan cuma berani di halaman KJRI. Kemudian dia ditemukan anggota NGO Perkumpulan Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia (Permai) dan kemudian membawanya ke Rumah Sakit Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam Penang

 

Dalam penanganan masalah ini, Sekdaprov Sumut Sabrina langsung melakukan reaksi cepat, bersama tim utusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, berangkat ke Penang dan mendatangi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Senin (26/8/2019). Masalah Meimiris pun akhirnya dapat diselesaikan dan sekarang dia sudah kembali kepada keluarganya di Tanjungbalai, Asahan.

 

Kepedulian Edy-Ijeck dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini telah meraih berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Sumut. Tanggal 19 Desember 2018, Pemprov menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori utama dari Kemenpppa RI atas keberhasilan melaksanakan program pembedayaan dan perlindungan perempuan melalui integrasi isu gender ke dalam kebijakan.

 

Selanjutnya tanggal 23 Juli 2019, Sumut juga menerima penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kemenpppa dan tanggal 28 Agustus 2019, Pemprov Sumut menerima penghargaan dan apresiasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas kontribusi besar bagi perlindungan saksi dan korban khususnya perempuan dan anak. (*)

 

 

Mengawal Alokasi Anggaran yang Tepat Sasaran

 

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan anak di Sumut adalah melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

 

Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender dan anak diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya dan sinergitas bersama untuk mengawal program dan penganggaran tersebut.

Kegiatan anak -anak dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan,kreativitas dan budaya yang digelar pada 28 Juli 2019, di Rumah Dinas Gubsu

Kepala Bidang Organisasi Masyarakat yang mewakili Asisten Deputi (Asdep) Organisasi Masyarakat dan Keagamaan (OMG) Kementerian PPPA Desi Oktarina dalam Pelatihan PUG dan PUHA Bagi SDM Forum PUSPA Provinsi Sumut Terkait Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Hotel Grand Aston Medan, (29-30/10/2019) memaparkan kalau Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran.

 

“Tujuannya untuk menghapuskan kesenjangan serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Begitu juga dengan penyusunan perencanaan dan pengganggaran responsif anak yang mempertimbangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak,” papar Desi.

 

Lebih lanjut dikatakannya, ada tujuh prasyarat untuk pelaksanaan PUG yakni komitmen politis, kebijakan, kelembagaan, sumber daya; SDM, sarana dan dana, data dan informasi terpilah, alat ; metode analisis, pedoman, juklak dan juknis serta peran masyarakat. “Satu dari prasyarat ini adalah peran masyarakat. Sehingga dibutuhkan sinergitas, komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak,” terangnya.

 

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani yang menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut mengatakan, PPRG harus dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

 

“Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam melakukan proses perencanaan yang responsif gender hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran situasi kesenjangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan untuk perubahan tersebut,” jelasnya.

 

Lely juga memaparkan alat analisis gender (Analisis Harvard) yang dapat dipergunakan untuk melihat siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan. “Terdapat empat fokus analisis yang dapat digunakan  dalam penyusunan PPRG yakni Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM),” terangnya.

 

Sementara narsumber lainnya, Ketua FK PUSPA Sumut Misran Lubis menyebutkan strategi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah terbangunnya kabupaten/kota yang layak anak. Advokasi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu, lanjut Misran adalah dengan melihat alur kebijakan, program dan anggaran di daerah. “Jadi kita bisa melihat apakah visi, misi dan program prioritas pemerintah daerah itu sudah responsif gender dan anak atau belum,” katanya.

 

Setelah itu, lanjut Misran yang dapat dilakukan masyarakat maupun lembaga masyarakat untuk mengawal proses perencanaan dan penganggaran ini adalah mengetahui siklus prencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.

 

“Kemudian kita juga perlu untuk memetakan aktor dan institusi strategis mana saja yang perlu kita sinergikan mulai tingkat desa hingga provinsi. Kita harus mengetahui siapa saja mereka, mengapa mereka yang berwenang dalam hal itu, serta bagaimana cara kita melakukan pendekatan dan sinergi dengan mereka. Hal ini penting agar program perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak dapat tercapai,” papar Misran. (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu).