KEBIJAKAN Otonomi daerah menuntut masing-masing pemerintah daerah menjadi mandiri dalam membiayai pembangunan. Namun selama ini ketergantuan keuangan dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat masih menjadi penopang pemerintah daerah untuk membangun daerahnya.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia juga masih berharap suntikan dana dari bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya bisa diharapkan menjadi tumpuan mencukupi kebutuhan dana bagi pengeluaran daerah. Sementara citra kemandirian daerah yang otonomi adalah kemampuan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan hingga pelayanan kepada masyarakat.

Gubsu Edy Rahmayadi ketika menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Senin (12/8/2019), di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Sumut tahun 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (27/5/2019) menyebutkan, realisasi pendapatan daerah Sumut sebesar Rp12.703.056.587.890 atau 97,43% dari target Rp 13.037.539.478.554.

Pendapatan tersebut berasal dari tiga sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5.638.960.579.478. Kemudian, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp7.055.134.429.266 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.963.579.146. Sementara realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2018 sebesar Rp10.993.656.938.251 atau 89,45% dari target sebesar Rp 12.290.330.450.127.

Lebih lanjut Gubernur Sumut dalam silaturahmi dengan wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (23/7/2019) menyebutkan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ke depan akan berupaya menggenjot PAD. Minimal dalam satu tahun dapat menghimpun penambahan PAD sebesar Rp600 miliar.

Untuk memenuhi target ini, Pemprov Sumut tentu perlu melakukan upaya yang serius agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD. Sehingga visi Gubernur untuk Membangun Desa Menata Kota serta mewujudkan visi misi menjadikan Sumut Maju, Aman dan Bermartabat dapat dicapai.

“Cita-cita saya adalah menyejahterakan masyarakat Sumut. Kita akan wujudkan membangun desa dan menata kota. Untuk itu tahun 2021 nanti APBD Sumut juga akan banyak untuk desa. Saya sudah meminta kepada masing-masing direksi BUMD agar berkontribusi menambah PAD Rp600 miliar dalam setahun,” terang Edy.

Inovasi dan terobosan tentu saja harus dikejar oleh BUMD Sumut. Apalagi berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, sejak tahun anggaran 2016 sampai 2018, realisasi PAD dari BUMD Sumut tidak signifikan dapat diraih dari target yang ditetapkan. PT Perkebunan misalnya, hanya mampu menghasilkan PAD senilai Rp15 miliar (2016), Rp18 miliar (2017) dan cuma Rp6,5 M pada 2018. PT Dhirga Surya hanya mampu memeroleh deviden atau laba Rp393 juta (2016), Rp190 juta (2017) dan Rp150 juta pada 2018. Selanjutnya realisasi deviden PT PPSU Rp921 miliar (2016), Rp1,7 triliun (2017) dan Rp244 juta lebih pada 2018.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi melantik  Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumut priode 2019-2024, dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumut periode 2019-2024, di Aula Raja Inal Siregar, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Selasa (7/5), dalam kesempatan itu Gubsu meminta agar para pejabat yang baru dilantik bisa menciptakan terobosan baru dan memiliki kreativitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi yang dipimpin.

Sementara dua BUMD seperti PDAM Tirtanadi dan PD AIJ di TA 2016 dan 2017 sama sekali tidak memberi sumbangan PAD untuk Pemprov Sumut. Hanya di TA 2018 saja PDAM Tirtanadi menyumbangkan Rp10.600.000. 000 devidennya, sedangkan PD AIJ sama sekali belum memberi kontribusi satu rupiah pun.

Dari keseluruhan BUMD Sumut hanya PT Bank Sumut, Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Asuransi Bangun Askrida saja yang mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. Misalnya PT Bank Sumut memberikan keuntungan sebesar Rp241 miliar lebih (2016), dan mengalami penurunan laba menjadi Rp174 miliar lebih (2017) dan Rp175 miliar lebih pada 2018. Sedangkan PT KIM mampu menghimpun laba Rp1,01 triliun lebih (2016), Rp1,08 triliun lebih (2017) dan Rp3,5 triliun lebih pada 2018.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah juga sudah meminta kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut untuk terus melakukan berbagai inovasi. Terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan peningkatan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Jum’at (23/8), di Gedung Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Gubernur Edy Rahmayadi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Sumut, mengharapkan agar Dirut Bank Sumut yang baru dapat segera bekerja dan membenahi Bank Sumut, agar lebih baik lagi ke depan.

Hal itu disampaikan Wagub Sumut Musa Rajekshah dalam rapat evaluasi penerimaan PAD dan program kerja tim pembinaan Samsat di Aula Kantor BPPRD Sumut di Helvetia, Medan, Rabu (24/10). “Untuk meningkatkan PAD, BPPRD Sumut dan pihak terkait harus melakukan beberapa upaya dan inovasi terutama meningkatkan pelayanan. Pelayanan ini janganlah duduk saja menunggu bola, kita lah yang datang menjemput bola,” katanya.

Selain itu, kata Wagub, inovasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya kendaraan bermotor. Contohnya, Samsat Corner atau Samsat yang berada di tempat keramaian merupakan inovasi yang bagus. “Ini perlu terus ditingkatkan, perlu dilihat di mana potensi pendapatan itu, dan dimana kita bisa hadir untuk itu,” ujar Wagub.

Sebuah sistem yang memudahkan pelayanan, menurut dia juga harus dibangun. Sehingga ke depan semua pelayanan dapat bermuara menjadi satu. Sementara terkait PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BPPRD Sumut harus bekerja bersama kepolisian. “Kita tidak mungkin bekerja sendiri, harus kompak, satu visi misi dan satu tujuan, bagaimana caranya meningkatkan penerimaan. Ke depan kita juga harus berkoordinasi dengan Dirlantas untuk beberapa hal yang diperlukan untuk itu,” katanya.

Strategi Meningkatkan Pajak Daerah

Sumut saat ini membutuhkan strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Apalagi selama ini, pajak daerah ternyata merupakan sumber yang digunakan Pemprov Sumut untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan Pemprov Sumut.

Berdasarkan hasil penelitian dua orang dosen Fakultas Ekonomi UISU Medan, Ramadona Simbolon dan Sri Elviani berjudul “Analisis potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah Sumut” yang telah dimuat dalam jurnal Dinamika Volume XV No.1 edisi Januari-April 2017, menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian fiskal Sumatera Utara adalah positif dan signifikan.

Sementara kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan penerimaan daerah pada APBD masih sangat kecil. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merupakan sumber PAD potensial juga masih belum maksimal.

Oleh karenanya, untuk meningkatkan kemampuan keuangannya, maka Provinsi Sumut perlu meningkatkan penerimaan khususnya dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik dr Khainir Akbar Yusuf Sp A sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Rabu (22/5), di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 821.23/1662/2019 dan Surat Nomor 011/JPTP/V/2019 tentang Hasil Seleksi Calon Direktur RSU Haji Medan.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan potensi pendapatan. Pertama dengan menaikkan tarif pajak untuk Pajak Kenderaan Bermotor, khususnya Sedan, Jeep, Station Wagon, Truck, Pick Up (Tidak Umum), Sepeda Motor, Scooter.

Kedua, meningkatkan penjualan kenderaan di atas air, melalui pemberdayaan pariwisata yang menggunakan kenderaan di atas air, sehingga dapat meningkatkan penjualan kenderaan di atas air, serta meningkatkan penerimaan pajak kenderaan di atas air. Selain itu strategi peningkatan pajak juga dapat dilakukan dengan peningkatan investasi, melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Untuk hal ini, pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah disarankan dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah melalui pelayanan prima dalam artian bahwa waktu dan tempat harus jelas serta sikap yang ramah dari petugas pajak itu sendiri. Sistem jemput bola oleh petugas pajak, karena masih belum efektifnya sistem yang ada, maka pemerintah daerah dapat secara langsung mendatangi wajib pajak yang ada.

Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak juga harus dilakukan. Untuk wajib pajak harus ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus ada peningkatan Pengawasan Melekat (Waskat) dari atasan kepada bawahan. Bagi retribusi yang menggunakan karcis dapat dilakukan dengan cara stop opname karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun.

Di sisi lain, Pemprov Sumut juga diharapkan mempertahankan BUMD yang kinerjanya baik seperti PT Bank Sumut. Membentuk Undang-Undang tentang BUMD, setelah dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang BUMD, sehingga BUMD memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan operasionalnya dan dalam Undang-Undang tersebut, BUMD harus memiliki kebebasan dalam mengembangkan operasinya serta jenis usahanya.

Selain itu evaluasi kinerja BUMD juga harus dilakukan. BUMD yang kinerjanya buruk hanya akan menambah beban Pemprov Sumut. Padahal BUMD yang merugi dapat digantikan dengan BUMD baru dengan bidang usaha yang dapat menghasilkan laba cukup besar, seperti dalam bidang kontruksi maupun bidang jasa tol dan lainnya.

Gubernur Sumut juga harus menempatkan orang-orang yang profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. Direksi dan staf yang ditempatkan di BUMD haruslah orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta/entrepeneurship dalam menjalankan operasional usaha.

Selanjutnya, pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas juga harus dilakukan oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya. BUMD tidak boleh dijadikan sapi perah atau kereta politik bagi kepentingan birokrat maupun partai politik.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah meninjau ke Rumah Sakit Haji Medan, Kamis (21/2). Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan.

Terakhir harus diatasi kelemahan internal BUMD dengan penetapan kembali core bisnis, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efesien dan efektif serta memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga perlu mengalokasikan belanja sesuai dengan prioritas dan untuk pembangunan, sehingga tercipta keseimbangan antara kemampuan daerah (fiscal capacity) dan kebutuhan daerah (fiscal need).

Untuk itu, Gubernur dan Wagub Sumut di awal kepemimpinannya melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD. Seleksi terbuka sengaja dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) profesional dan mampu bekerja maksimal mencari PAD, sebagai sumbangsih atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2018-2023, bahwa Gubernur ingin agar seluruh BUMD Sumut berkontribusi maksimal menyumbangkan PAD, sehingga proyeksi APBD Sumut pada 2023 sebesar Rp18 triliun dapat tercapai.

Dengan adanya jajaran direksi yang profesional dan visioner, serta diversifikasi usaha yang banyak dan dukungan modal yang kuat, BUMD diharapkan mampu menjadi perusahaan yang sehat, mandiri dan menguntungkan. Yang pada akhirnya mampu memberikan sumbangan PAD yang maksimal ke Pemprov Sumut. Sehingga pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan Sumut yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat dapat diwujudkan.(Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu).