MEDAN (suaramahardika):
Anggota Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang berharap, pemerintah dapat membicarakan masalah Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) dengan pemerintah Arab Saudi, yakni Raja Salman Bin Abdulaziz al- Saud yang berkunjung ke indonesia. Terkait moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.
Soal pencabutan moratorium tersebut Marwan yang merupakan Fraksi Partai Kebangkita Bangsa ( PKB) menjelaskan, pembahasan pencabutan moratorium yakni pengiriman TKI ke Arab Saudi penting dibahas mengingat, kedua negara ini sama-sama membutuhkan. Karenanya perlu adanya penataan ulang sehingga kedepan tidak lagi terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginnkan. ” Ucapnya, di Medan, (1/3/2017).
” Seperti sertifikasi terhadap TKI kita, seluruh yang namanya Perusahaan Jasa ( PJ) TKI yang berlaku curang itu harus ditata ulang, ” jelasnya.
Sertifikat yang dimaksud itu adalah yang di akui seluruh komponen yaitu antara penerima kerja dan pengirim tenaga kerja harus disepakati. Dan bukan standarnya PJTKI yang harus kita ikuti, dan jangan se enakn mereka saja yang dapat membuat para TKI kita nanti berbahaya disana.
” Meski saat ini moratorium itu belum di cabut pemerintah Indonesia, diam-diam TKI ternyata masih masuk dari negara-negara yang tidak moratorium, seperti Dubai, dan Negara negara lain, bergeser kesana, ” tandasnya.
” kita melihat kebutuhan TKI kita di negara mereka sangat besar, artinya pemerintah Arab sudah getol, merayu negara indonesia agar dibuka kembali moratorium itu, sementara indonesia dalam hal ini pemerintah masih tetap moratorium karena kebijakan dari Kemenaker yang tidak kunjung membaik terkait kesepakatan antara kedua negara ini, ” jelasnya.
Menurut Marwan, selaku Komisi IX DPR RI, ia berharap saat Inilah waktunya yang tepat untuk pemerintah membicarakan kesepakatan dengan Raja Salman datang ke indonesia.
” Moment ini harus dimanfaatkan dengan baik, kalo tidak dimanfaatkan sangat disayangkan, dan ia meyakini hal itu dibicarakan Presiden Jokowi kepada Raja Salman. Namun baik dilevel kementrian dalam hal ini Menaker Hanif Dhakiri juga harus mendorong hal tersebut, jika tidak perlu kita pertanyakan Menteri melalui Komisi IX dan akan kita cecar itu Kemenaker Hanif, ” tegasnya.(bm-06)
