KPU Sumut Gelar Rapi di Brastagi Tanah Karo

BRASTAGI(suaramahardika.co.id): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengadakan rapat pimpinan untuk meningkatkan konsolidasi antar anggota komisoner KPU se-Sumut. Rapat pimpinan ini digelar selama tiga hari, 28-30 September di Hotel Sinabung Resort, Berastagi, Kabupaten Karo.
Sekretaris KPU Sumut Dr Abdul Rajab Pasaribu Jumat (28/9/2017) mengatakan dasar dilaksanakannya rapat pimpinan ini mulanya berdasarkan hasil rapat pleno KPU Sumut pada 4 September lalu. Rapat pimpinan juga menjadi salah satu rencana anggaran biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgubsu) 2018.

Selain itu, tujuan utama terselenggaranya acara ini untuk menyatukan langkah, arah, dan kebijakan pelaksanaan Pilgubsu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) delapan kabupaten/kota di Sumut pada tahun 2018. Hal ini juga untuk menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019.
Rapat ini diadakan di Hotel Sinabung Resort Berastagi dan dihadiri oleh 212 komisioner KPU se-Sumut, di antaranya ketua dan wakil ketua KPU, sekretaris, dan kepala bagian dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Rapat pimpinan pun dibuka pada pukul 08.30 WIB oleh Sekretaris KPU Sumut. “Indonesia tanah airku, Sumatera Utara tanah kelahiranku. Pandangan kita harus terpadu, untuk pilgubsu kita bersatu. Merdeka!!” tutupnya sambil membuka acara.

Pada malam pembukaan di Ball Room Sinabung Resort, Ketua Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea menyampaikan pada hari kedua rapat pimpinan akan dilaksanakan panel  untuk membahas isu-isu strategis dan isu yang akan berkembang pada pemilihan umum mendatang.

Diskusi ini nantinya akan dibagi menjadi tiga kelas sesuai pembagian anggota. Materi yang diperoleh peserta merupakan materi yang didapatkan dari hasil rapat pimpinan di Nusa Tenggara Timur beberapa minggu lalu.

Pada rapat pimpinan ini, Mulia berharap hasil rapat pimpinan nanti adalah keluaran berupa laporan, dokumentasi, pertanggungjawaban keuangan, dan hal lain yang berhubungan dengan pembahasan panel. Ia berharap anggota KPU Sumut lebih cermat dalam mengelola anggaran, sebab KPU Sumut dan seluruh KPU Kab/Kota se-Sumut menjadi sorotan publik perihal pilgubsu.

Terkait mengenai isu strategis, Mulia mencontohkan beberapa isu yang saat ini dianggap menjadi permasalahan beberapa KPU di Sumatera Utara. Salah satunya yaitu pentingnya data pemilih dalam pilgubsu. Banyak pandangan dan pendapat yang mengatakan bahwa data pemilih yang ditampilkan oleh KPU  se-Sumut dalam beberapa pemilu terakhir tidak akurat.

Hal inilah yang menjadi tantangan dan pembahasan penting pada rapat panel nanti. Sehingga dari hasil diskusi nanti akan dihasilkan solusi dari isu strategis tersebut. Solusi ini akan berbentuk program kerja KPU se-Sumut.

Mulia juga mengimbau betapa pentingnya peningkatan potensi dalam merekrut anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada 12 Oktober mendatang. Diharapkan anggota yang terpilih merupakan sosok yang berpotensi dan taat pada asaz KPU.

“Minimal mereka mempunyai integritas yang tinggi, transaparan, dan terbuka dalam menjalankan program kerja KPU,” ujarnya. Anggota yang bertanggung jawab dan menjalankan prinsip KPU dengan baik tentu akan menjadi salah satu penentu suksesnya pilgubsu dan pilkada.
Fungsi utama KPU tentu saja juga harus maksimal dalam mensosialisasikan informasi mengenai pilgubsu kepada masyarakat. Sebab salah satu penentu suksesnya pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih.

Hal ini dibenarkan Yulhasni, Komisioner KPU Sumut Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM, Kamis (29/9/2017). Menurut Yulhasni, partisipasi masyarakat dalam pilgubsu nanti menjadi penentu sukses atau tidaknya pilgubsu dan pilkada tahun 2018.

Masyarakat yang sadar akan pemilu akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu. Mengenai anggaran dana yang berjumlah 855 miliar rupiah, Sumut harus berhasil memajukan tingkat partisipasi masyarakat dan jumlah pemilih khususnya pemilih pemula yang menjadi target utama Parmas. Untuk itu dibutuhkan kinerja KPU dalam meningkatkan Parmas dan jumlah pemilih. sehingga isu miring mengenai buruknya kinerja KPU dalam mengelola dana yang besar bisa pudar dari masyarakat.

Pada kesempatan ini KPU Sumut juga memberikan penghargaan kepada tiga KPU Kabupaten/Kota terinovatif dalam mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan KPU Sumut, kesesuaian tampilan Rumah Pintar Pemilu berdasarkan kuesioner, serta usaha KPU dalam menyosialisasikan Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat. Penghargaan ini diberikan kepada tiga satuan kerja yaitu Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Medan.(sm-04)