MEDAN (suaramahardika.co.id)- Percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan melalui pendekatan this yakni tematik, holistik, integratif dan spasial. Konsep ini jika diimplementasikan di satu daerah dengan lokus yang sama dan berjalannya sinergitas berbagai pemangku kebijakan diyakini target pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat segera dicapai.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) RI, Entos Zainal saat melakukan kunjungan ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumut, Kamis (21/11/2019).

Lebih lanjut Zainal menyebutkan, pendekatan this ini merupakan program yang dilangsungkan secara bersama pada satu lokus dan dilakukan hingga tuntas. Misalnya persoalan akte anak yang baru lahir, untuk menyelesaikan ini pada satu lokus para stakeholder yang terlibat harus hadir menyelesaikannya dan berkontribusi bersama.

“Temanya adalah akte kelahiran misalnya, bagaimana kebijakan pemerintah di daerah itu, dunia usaha dengan CSR nya apa yang bisa disinergikan, media paham permasalahannya dan mendukung dalam penyebarluasan informasi. Ada akademisi, lembaga masyarakat dan filantropi. Banyak aktor di lapangan yang memberikan kontribusi hingga tuntas betul persoalan akte kelahiran ini pada lokus tersebut,”terangnya.

Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah mencari entry point dari persoalan sebagai upaya pencegahan terhadap suatu masalah. Di mana menurut Zainal, penggiat-penggiat sosial dapat terlebih dahulu menemukan identifikasi dari persoalan.

“Kader yang turun ke lapangan bisa melihat misalnya mana ibu yang berpotensi tak dapat mengurus akte kelahiran.Indikasinya misalnya, ibu berstatus janda, alamatnya sering berpindah dan lainnya. Begitu juga indikasi rumah tangga yang cenderung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Misalnya sering ribut, anggota keluarga ada yang suka mabuk atau narkoba, suami tidak bekerja dan lainnya,” paparnya.

Melalui identifikasi atau tanda-tanda tersebut dapat dicegah agar perempuan tidak menjadi korban kekerasan dan anak terlindungi. Hal ini juga dapat mencegah permasalahan stunting. Menurut Zainal, hak anak yang baru lahir adalah makanan terbaik yakni pemberian ASI, namun ASI bisa tidak keluar jika si ibu mengalami KDRT.

“Begitu juga untuk kasus ibu hamil misalnya, kalau ada 20 orang ibu hamil 10 diantaranya menderita anemia. Bagaimana solusinya harus ada entry point persoalan yang dapat ditemui dari tanda-tanda atau identifikasi. Setelah itu harus dipastikan si ibu mendapatkan bantuan vitamin tambah darah dan memastikan si ibu meminum vitamin tersebut. Upaya ini dilakukan agar anak yang lahir mendapatkan asupan gizi yang baik,” jelas Zainal yang sebelumnya pernah bekerja di Bappenas dan Kementerian Kesehatan RI ini.

Dalam kunjungannya yang baru pertama sekali ke daerah setelah sebulan menjadi Sekretaris Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) RI, Zainal juga menyebutkan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini yang sangat dibutuhkan adalah sinergitas di antara pemerintah, dunia usaha, media, akademis, lembaga atau komunitas, kekuatan internasional partner dan filantropi.

Kunjungan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas PPPA Sumut dan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sumut. Wakil Ketua PUSPA Sumut, Lukman mengatakan forum ini sudah berdiri sejak tahun 2017 berdasarkan SK Gubsu dan sudah bersinergi dengan pemerintah melalui Dinas PPPA Sumut juga dunia usaha serta menjalin hubungan dengan internasional partner.

“Kita sudah membangun kemitraan ini awalnya dari Jaringan Perlindungan Anak (JPA) dan berkembang menjadi forum PUSPA dengan anggota 84 lembaga, melalui sinergi ini kita mendapatkan hasil yang lebih besar, manfaat yang lebih luas dan dampak yang berkelanjutan,” terang Lukman.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga mengunjungi Wisata Kuliner Bahari yakni inovasi kelurahan ramah anak di Belawan Bahari (Kampung Wisata Pesisir Ramah Anak) yang merupakan pilot project dari Kemen PPPA RI, Pemprov Sumut, Pemko Medan juga Forum PUSPA Sumut.

Lurah Belawan Bahari, Sonang S menyebutkan kampung wisata pesisir ramah anak ini awalnya merupakan kampung yang penuh sampah dan sarang kriminal. Namun secara perlahan dengan pendekatan yang partisipasif daerah yang dipimpinya bisa perlahan berbenah dan berubah.

“Harapan kita kalau dulu orang ke sini itu kesannya Ihh…ke depan kesannya harus Wow..sekarang masyarakat kalau mau makan seafood atau kerang tidak perlu lagi harus jauh ke Tanjung Balai atau Percut, di sini juga bisa menikmatinya. Kita juga membangun lokasi ini ramah anak,” terang Sonang.

(Lia Anggia Nasution)