MEDAN (suaramahardika):Legislasi merupakan fungsi pokok dan paling mendasar yang diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif. Oleh karenanya, diperlukan penguatan fungsi legislasi untuk meningkatkan kualitas produk legislasi nasional, agar pembangunan nasional bisa terwujud dengan baik.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor UHN, Haposan Siallagan dalam orasi ilmiahnya pada saat wisuda periode ke II Universitas HKBP Nommensen (UHN) dan Dies Natalis ke-62 UHN, kemarin. Haposan Siallagan merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Hukum UHN dan alumni S2 UNPAD Bandung dan S3 USU Medan dengan keahlian Hukum Tata Negara serta banyak memberikan masukan berbagai hukum ketataneagraan di negara ini.
Dikatakan Haposan, didasarkan pada praktik pelaksanaan fungsi legislasi di tanah air, DPR memiliki instrumen tersendiri dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai sarana perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu serta sistematis.
“Prolegnas ini merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum,”katanya.
Dijelaskan Haposan, penyusunan dan penerapan Prolegnas lazimnya diatur dan didesain sedemikian rupa untuk jangka menengah yang dilakukan pada masa keanggotaan DPR untuk jangka waktu lima tahun ke depan atau prioritas tahunan. Dengan demikian, seluruh pembentukan dan pembahasan rancangan undang-undang didasarkan pada suatu sistem perencanaan secara matang. Artinya, Prolegnas bukan sekadar daftar keinginan, melainkan daftar yang dilandasi kebutuhan serta visi pembangunan hukum.
“Upaya penguatan fungsi legislasi bisa menghasilkan produk legislasi nasional yang berkualitas, yakni. Pertama, proses perancangan undang-undang harus didasarkan pada berbagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar substansinya benar-benar berkualitas,”jelasnya.
Kedua lanjutnya, untuk menguatkan fungsi legislasi DPR, perlu adanya pelibatan para pakar atau ahli hukum yang berkompeten dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafter). Agar proses pelibatan dimaksud dapat berjalan maksimal, maka staf ahli yang dimiliki DPR harus memiliki.
“Kemudian, penguatan fungsi legislasi DPR guna meningkatkan kualitas produk legislasi nasional dapat dilakukan dengan mengagendakan proses pelibatan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang,”ujarnya.
Sementara itu, Humas UHN, Medan, Jonson Rajagukguk menambahkan, mahasiswa UHN yang diwisuda sebanyak 1.993 orang terdiri dari Diploma, Sarjana, dan Magister. Acara wisuda dirangkaikan dengan kegiatan Dies Natalis ke 62 UHN, Medan. Adapun wisudawan terbaik yakni, Ricky Asi. E. Siahaan dari Pascasarjana Bahasa Inggris dengan IPK 4,00 dan Jalaluddin dengan IPK 4,00. (bm-3)
